KPK Minta PT Nusa Konstruksi Enjiniring Dibekukan

kpk korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menuntut aporisma PT Duta Graha Indonesia (DGI)

Yang kini berubah nama sebagai PT Nusa Kontruksi Enjiniring (DGIK), Tbk, tersangka korupsi korporasi.

Tuntutan aporisma yang mungkin diminta KPK dalam majelis hakim yakni pembekuan perusahaan yang waktu ini dipimpin sang Djoko Eko Suprastowo tersebut guna memberikan pengaruh jera.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata jua tidak membantah pembekuan perusahaan bisa dijadikan ganjaran buat menyebabkan imbas jera bagi perusahaan-perusahaan yg melakukan korupsi. Selain itu, ancaman pidana yang dapat dilakukan ialah dengan menjatuhkan sanksi denda yang besar .

“Efek jera mungkin, sanggup dengan hukuman yang tinggi. Ya contoh-contoh bila pada Inggris atau Amerika itu dendanya tinggi sekali. Mungkin nanti kita coba, ya buat memberikan impak ke perusahaan yg lain supaya bisnis menggunakan cara etis,” ungkap Alexander Marwata, Jumat (18/8/2017).

Diketahui PT DGI dijerat tersangka korporasi sang KPK lantaran merugikan keuangan‎ negara sebesar Rp 25 miliar pada proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

PT DGI diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum & menyalahgunakan kewenangan buat memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana.

“Kita juga akan mewajibkan membenahi sistem pengendalian internal pada perusahaan, supaya insiden itu gak terulang lagi. Kalau sistem pengendalian tak kita benahi, terdapat kemungkinan ke depan akan berulang lagi, kebiasan mendapatkan proyek menggunakan menyuap,” tambah Alexander Marwata.

Dalam masalah itu, penyidik KPK menemukan sejumlah defleksi yg dilakukan oleh PT DGI atau Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk misalnya menciptakan rekayasa menggunakan menyusun Harga Perkiraan Sendiri dan rekayasa mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang tender.

Pemahalan satuan harga ini mengakibatkan pemerintah bayar lebih tinggi. Dari nilai proyek Rp 138 miliar, diduga terjadi kerugian negara Rp 25 miliar dalam aplikasi proyek tersebut.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya genre dana berdasarkan PT DGI ke perusahaan lain & genre dana menurut perusahaan milik mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin ke pejabat pembuat komitmen & panitia proyek RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi & Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

Saat dugaan korupsi RS Udayana terjadi, jabatan komisaris primer perusahaan tadi dipegang sang Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno. Bahkan penyidik KPK telah beberapa kali memeriksa Sandiaga Uno sebagai saksi.

PT DGI sudah berganti nama menjadi PT NKE sekaligus berstatus go public kurang lebih 2012 lalu. Meski mampu dilakukan pembekuan, menurut Alexander Marwata, pihaknya tak mau gegabah dan masih mengusut semuanya, termasuk memikirkan nasib para karyawan disana.

‎”Kami tidak mungkin langsung bekukan, ini menyangkut karyawannya. Kecuali ya itu jikalau terbukti perusahaan ini melakat semuanya kepada pemilik, pegawainya keluarga, usahanya hanya pinjamkan bendera, bekukan saja,” ‎singkat Alexander Marwarta.

Tags: